Peran dan Layanan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Anda

Sengketa tanah seringkali berujung pada masalah hukum yang pelik dan mahal. Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan RI hadir sebagai solusi hukum non-litigasi yang dapat mendampingi masyarakat atau instansi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perdata, termasuk masalah pertanahan.

JPN bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah, tetapi juga memberikan layanan hukum (konsultasi, mediasi, atau pendampingan) kepada masyarakat yang kesulitan menghadapi masalah hukum perdata.

Memahami layanan yang ditawarkan JPN dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien untuk mendapatkan kepastian hukum atas aset Anda tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan yang panjang.

Informasi ini disadur dari prosedur resmi Kejaksaan Republik Indonesia mengenai layanan Jaksa Pengacara Negara.

3 Jenis Layanan Hukum JPN Terkait Masalah Pertanahan

Jaksa Pengacara Negara memberikan tiga layanan utama terkait kasus perdata, yang sangat relevan untuk penyelesaian sengketa tanah dan properti:

1. Konsultasi Hukum (Penerangan Hukum)

• Fungsi: Memberikan pandangan dan penjelasan hukum kepada masyarakat mengenai status sertifikat, prosedur balik nama, atau potensi sengketa atas tanah yang mereka miliki.

• Tujuan: Membantu Anda memahami risiko hukum, langkah preventif yang harus diambil, dan dasar hukum yang berlaku.

• Prosedur: Permohonan diajukan secara tertulis atau melalui platform online resmi Kejaksaan (seperti Halo JPN).

2. Bantuan Hukum (Non-Litigasi)

• Fungsi: JPN dapat bertindak sebagai kuasa hukum bagi negara, pemerintah, atau BUMN/BUMD, termasuk dalam kasus sengketa tanah dengan pihak swasta atau perorangan.

• Tujuan: Mendampingi instansi negara/pemerintah dalam mengamankan aset negara/pemerintah yang disengketakan.

• Dasar Hukum: Didasarkan pada Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh instansi pemohon.

3. Pelayanan Hukum Lain (Pendampingan & Mediasi)

• Fungsi: JPN dapat menawarkan pendampingan dalam proses mediasi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih sebelum kasus dibawa ke pengadilan.

• Tujuan: Mengupayakan jalan damai dan kesepakatan yang berkekuatan hukum, menghindari proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya.

• Keuntungan: Proses mediasi melalui JPN seringkali lebih cepat dan biaya operasionalnya minim.

Panduan 4 Langkah Mengajukan Permohonan Layanan JPN

Jika Anda membutuhkan bantuan JPN terkait masalah pertanahan (sebagai individu atau perwakilan instansi):

Jangan Biarkan Sengketa Berlarut-larut!

Sengketa tanah yang tidak terselesaikan dapat mengancam nilai dan kepastian hukum aset Anda. Memanfaatkan layanan hukum profesional adalah kunci untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan efisien.

Percayakan pemeriksaan status hukum aset dan pendampingan sengketa pertanahan Anda kepada Klinik Pertanahan. Kami dapat membantu Anda merumuskan langkah hukum terbaik sebelum melibatkan instansi seperti Kejaksaan.

Ayo gabung dan konsultasikan masalah pertanahan Anda bersama Klinik Pertanahan. Kami menyediakan layanan konsultasi seharga Rp 15.000/sesi selama 15 menit.

Dapatkan informasi tentang layanan lengkap kami dan segera daftar konsultasi untuk memulai.